INDRAMAYU, RP - Elemen masyarakat dan mahasiswa, berjumlah ratusan orang, Selasa (1/6), menggelar aksi unjukrasa di sejumlah tempat berbeda di Indramayu. Para pendemo yang terdiri dari lima kelompak ini secara serentak melakukan aksinya, yakni di depan gedung DDRD, Kantor Kejaksaan Negri (Kejari), Kantor Dinas Sosial tenaga kerja dan Trasmigrasi (Dinsosnakertran), Polres serta Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Indramayu. Lima pendemo tersebut terdiri dari Persatuan Guru Swasta Indramayu (PGSI), Forum Rempug Muda Dermayu (FRMD), Front Rakyat untuk Keadilan Buruh Migran (Forkabumi), Forum Mahasiswa Peduli Perubahan Indramayu (FMPPI) dan Forum Demokrasi Indramayu Bersatu (FDIB). Bahkan usai melakukan tuntutannya, akhirnya ratusan pendemo ini meluruk pendopo Indramayu.
Dalam aksinya mereka menyerukan berbagai persoalan dan tuntutan, diantaranya terhadap KPUD Indramayu agar segera membatalkan jadwal Pemilukada Indramayu yang akan dilaksanakan 18 Agustus nanti. Pasalnya, bertepatan dengan bulan suci Ramadhan yang harus dihormati demi khusyuknya menjalankan ibadah puasa.
Unjukrasa ratusan guru swasta se Kab. Indramayu di depan gedung DPRD menuntut pemerintah daerah Kab.Indramayu memberikan tunjangan daerah (tunda) yang sama dengan guru-guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Massa Forkabumi yang mendatangi kantor Dinsosnakertran menyampaikan asiprasinya supaya dinas tersebut segera bersama legislatif membuat peraturan daerah (Perda) untuk perlindungan buruh migran dan keluarganya serta menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran asal Indramayu.
Sementara aksi unjukrasa massa dari FRMD di depan kantor Kejari Indramayu adalah menuntut penyelesaian dugaan uang pembebasan tanah sebesar Rp. 87 Miliar. Uang tersebut kata Mubarok, kordinator lapangan, adalah sebagai ganti rugi pembebasan tanah sejak 2003 di lima Desa yakni Langut, Pangkalan, Kiajaran, Kulon, Kiajaran Wetan dan Jumleng untuk jalan jalan Pantura. Namun hingga kini pihak pemilik tanah di tempat tersebut masih belum mendapatkan pembayarannya.
Sedangkan massa dari Forum Mahasiswa Peduli Perubahan Indramayu (FMPPI) yang mendatangi Polres Indramayu meminta kepada pihak kepolisian setempat untuk bersikap netralitas. Hal ini diungkapkan oleh Khamzahtul Arifin sebagai kordinator lapangan. Menurutnya, Polres Indramayu seyogyanya jangan menjadi tangan kanan pendopo, agar mengusut tuntas kecurangan dalam pemilukada sesuai dengan kewenangan serta menolak segala upaya intervensi demi memujudkan pesta demokrasi yang bersih, jujur dan trasparan. Di tempat ini, pendemo langsung ditemui Kapolres Indramayu, AKBP Nasri Wiharto.
Usai berorasi, para pendemo akhirnya serempak meluruk pendopo Indramayu. Mereka secara bergantian melakukan orasi bersama. **(bang-her)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar