PENGAWAS memeriksa lembar soal siswa peserta Ujian Nasional (UN) 2010 di SMAN 8 Bandung, Jln. Solontongan, Senin (22/3) lalu. Kementerian Pendidikan Nasional menerima sembilan ratus masukan penemuan pelanggaran serta kecurangan UN 2010 dari berbagai daerah di Indonesia.* M. GELORA SAPTA/"PR"
BANDUNG, (PR).-
Kementerian Pendidikan Nasional menerima sembilan ratus masukan penemuan pelanggaran serta kecurangan Ujian Nasional (UN) 2010 dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai saat ini sudah ada dua sekolah yang pasti harus dilakukan UN ulangan. Namun untuk di Jawa Barat, laporan pelanggaran tersebut belum sampai kepada profil yang menunjukkan kebocoran.
Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal seusai menjadi pembicara International Confrence on Teacher Education "Redesigning Profesional Teacher Education" di Gedung JICA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jln. Setiabudhi, Bandung, Selasa (6/4).
Dari total jumlah laporan penemuan tersebut, dua ratus kasus terkait dengan kebocoran soal. Sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, begitu ada laporan masuk, Kementerian Pendidikan langsung menurunkan tim untuk melaporkan verifikasi dan mengumpulkan bukti.
Verifikasi itu, kata dia, dilakukan dengan mengumpulkan profil jawaban untuk kemudian di-scanning. Tim verifikasi juga melakukan penelusuran rangkaian kebocoran soal UN. Hal itu dilakukan untuk mengetahui di titik mana kebocoran terjadi. "Jika bukti fisik berupa profil jawaban sudah ada dan menunjukkan kebocoran, kemudian ada verifikasi dari aparat keamanan tentang titik kebocoran UN sampai jelas, UN langsung diputuskan diulang," kata dia.
Diulang
Saat ini, sudah ada dua sekolah menengah atas (SMA) di Medan, Sumatra Utara yang dipastikan harus melaksanakan UN ulangan karena terbukti melakukan tindakan kecurangan. Selain dua sekolah di Medan, kata Fasli, ada juga beberapa sekolah lainnya di kawasan Jawa Timur, Pulau Madura, dan Sumatera Selatan yang diperkirakan akan melaksanakan UN Ulangan. "Tetapi untuk yang tiga ini kami masih melakukan review," tutur dia.
Sementara itu, untuk di Jawa Barat, menurut dia kasusnya menarik karena ditemukan banyak laporan kecurangan. Namun sampai saat ini profil yang menunjukkan kebocoran masih belum ditemukan.
Fasli menambahkan, jika dilihat dari sisi makro, evaluasi pelaksanaan UN 2010 jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. "Sekarang kita tidak lagi bertengkar dengan pemda yang meminta nama baiknya dijaga. Saat ini semua gubernur sudah berkomitmen untuk melaksanakan UN berdasarkan kejujuran, bukan target hasil kelulusan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemantau Independen (TPI) Jawa Barat Uyu Wahyudin mengakui bahwa penemuan SMS jawaban UN yang memiliki akurasi tinggi tersebut menjadi buntu. "Penemuannya terputus hanya sampai ke siswa, belum sampai ke penyebar," katanya.
Menurut Uyu, TPI sebenarnya bukan tidak mau menindaklanjuti penemuan tersebut. Namun, bukti yang ditemukan tidak cukup untuk memproses adanya kecurangan UN. "Padahal ’kalau ada panas berarti ada api’. TPI Jawa Barat hanya berwenang mengumpulkan bukti," tuturnya. (A-185) ***
Sumber: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=135654
Tidak ada komentar:
Posting Komentar